Jakarta, 5 Mei 2025
Perwakilan Pimpinan KONI telah mengundang Pimpinan IADO untuk mengadakan rapat dengan dalam rangka pembahasan tindak lanjut pengawasan doping saat berlangsungnya PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Rapat telah berlangsung pada tanggal 5 Mei 2035 di kantor KONI Pusat. Dalam rapat tersebut, IADO telah menyampaikan paparan secara lengkap tentang progress report penanganan pengawasan doping pada PON tersebut. Secara umum, paparan IADO diawali dengan penjelasan tentang waktu pelaksanaan pengambilan doping yang telah dimulai pada tanggal 28 Agustus 2024 meskipun pembukaan PON baru diadakn pada tanggal 9 September 2024 mengingat pada tanggal tersebut telah berlangsung pertandingan senam artistic di Gedung Serbaguna Disporasu, Deli Serdang. IADO secara keseluruhan telah mengerahkan 15 DCO Pusat di Provinsi Aceh dan 16 DCO Pusat di Provinsi Sumatera Utara. Itu beum terhitung dengan para DCO Lokal dan Chaperon Lokal juga yang dilibatkan untuk melakukan pengambilan 784 sampel yang seluruhnya langsung dikirimkan ke Bangkok.
Meskipun PON telah berlangsung 7 bulan yang lalu, sangat wajar jika Pimpinan KONI bermaksud meminta penjelasan dari IADO tentang progress penyelesaiannya mengingat KONI bermaksud melakukan review akhir terhadap perolehan medali seluruh Kontingen, yang menurut rencana akan diadakan pada saat Rakernas 2025 yang akan diadakan dalam waktu dekat ini. Dalam penjelasannya, IADO memapakan bahwa pada dasarnya IADO juga penginnya secepat mungkin masalah kepastian keputusan masalah doping dapat segera diselesaikan. Yang menjadi masalah adalah proses rangkaiannya sangat panjang dan harus dipenuhi sesuai ketentuan World Anti-Doping Code, yaitu: (1) hasil analisa dari urine atlet dari Laboratorium Anti-Doping di Bangkok baru diketahui sekitar 20 hari setelah seluruh botol urine dikirimkan ke Bangkok; (2) dari data yang terindikasi, kemudian oleh IADO dikirimkan ke Komite RM (Result Management) IADO untuk diproses dalam rangka pembuatan surat Notifikasi Awal yang ditujukan kepada atlet yang terindikasi dengan tembusannya ditujukan kepada KONI, Pengurus Cabor yang bersangkutan, dan Federasi Internasionaknya; (3) sebagai kewajiban untuk merespon surat Notifikasi Awal dari IADO tersebut, atlet yang teindikasi dalam kurun waktu 14 hari diminta kepastiannya untuk pembukaan sampul B atau penggunasn hak untuk hearing; (4) setelah itu IADO (berdasarkan laporan Komite RM) menyampaikan surat tuntutan kepada atlet tersebut dengan batas waktu hingga 21 hari untuk memastikan menerima atau naik banding. Mengingat jumlah atlet yang terkena doping cukup banyak dibandingkan pada seluruh PON sebelumnya, Komite RM telah bekerja sangat berhati-hati untuk menghindari kesalahan pengambilan Keputusan.
Belajar dari kasus sebelumnya dimana ada seorang atlet dari cabang olahraga tertentu yang sudah divonis sanksi dopingnya, tetapi ternyata masih berlaga di PON 2024, IADO menjelaskan, bahwa IADO melakukan pengecekan penerimaan surat secara berlapis supaya atlet tidak berkilah dengan mengatakan, bahwa ia tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari IADO. Sebagai informasi, pada kasus doping pada PON 2021, IADO telah memberi sanksi kepada 5 atlet (sesungguhnya harusnya 6 atlet). Namun demikan, pada perkembangannya 1 atlet tertunda diputuskan nasib sanksinya karena pada awalnya mudah dihubungi, namun berikutnya sulit untuk dihubungi. Beruntung, bahwasanya administrasi file IADO (dan LADI sebelumnya) cukup rapi, dimana jejak digital komunikasi WA antara atlet tersebut dengan Sekjen LADI sebelum ini masih tersimpan rapi dan secara digital forensic dapat dipertanggung-jawabkan. Demikian pula dengan komunikasi emailnya. Bahkan pemberitahuan sanksi tersebut juga sudah diketahui oleh Pengurus Cabor tersebut. Oleh karenanya, IADO sangat terkejut ketika atlet tersebut tetap berlaga di PON 2024. Untuk itu, sistem korespondensi pasca PON 2024 ini IADO sangat berlapis untuk memastikan bahwa surat-sirat tersebut sampai pada tujuan atlet yang dimaksud.